Kegaduhan Dipicu Blunder Mahfud MD, Pengamat: Perlu Pertimbangkan Menko Polhukam Baru

Kegaduhan Dipicu Blunder Mahfud MD, Pengamat: Perlu Pertimbangkan Menko Polhukam Baru
JanganBaper.com - Kinerja Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam menjaga stabilitas nasional dipertanyakan beberapa pengamat.


Terlebih setelah munculnya kegaduhan usai Habib Rizieq Shihab (HRS) pulang dari Arab Saudi. Atas hal itu, Presiden Jokowi disarankan mengganti Menko Polhukam Mahfud MD.


Pasalnya, di saat polarisasi Pilpres 2019 sudah mulai terekonsiliasi dengan bergabungnya Prabowo Subianto sebagai rival Jokowi ke dalam kabinet, kegaduhan di negeri ini masih saja terjadi.


Atas kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai bahwa Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan untuk mencari pengganti Mahfud MD.


Sebab, Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak signifikan dalam menjaga stabilitas nasional.


“Dengan kondisi ini semestinya presiden perlu mempertimbangkan Menko Polhukam baru,” ujarnya, Minggu (20/12).


Dedi pun menyoroti nama yang beredar akan menggantikan jabatan Mahfud MD saat ini, salah satunya Moeldoko yang kini menjadi Kepala Kantor Staf Presiden (KSP).


Bagi Dedi, pergantian itu juga tidak akan signifikan lantaran peran Moeldoko di KSP tidak jauh berbeda dengan Mahfud MD.


“Kekisruhan komunikasi bahkan jauh lebih sering dari kekisruhan politik,” kata Dedi.


Menurutnya, penerimaan sipil pada sosok Menko Polhukam baru akan menjadi kunci kesuksesan Jokowi.


“Menko Polhukam memerlukan karakter menteri yang selain tegas, juga dapat diterima kalangan sipil,” pungkas Dedi.


Sebelumnya, Mahfud MD dinilai memiliki kompetensi yang cocok menjadi seorang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dibanding Menko Polhukam.


Begitu penilaian Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy, Satyo Purwanto saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (20/12).


“Kompetensinya sebagai cendikiawan bukan politisi dan eksekutor yang bisa menginisiasi dan mengendalikan Polhukam, maka cocoknya sebagai Wantimpres saja,” ujarnya.


Menurut Satyo, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) kerap mengeluarkan pernyataan yang blunder. Hal itu disebabkan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kendali di bidang politik.


“Sehingga pernyataannya lebih sering persepsi pribadi ketimbang kapasitasnya sebagai Menko Polhukam. Itulah yang membuat blunder,” kata Satyo tanpa menjelaskan blunder Mahfud yang dimaksud. [fjr]

Tim Redaksi
Dukung WEB ini agar terus berkembang dalam memberikan berita terbaru dengan cara donasi melalui GoPay ke No: 085158352332

Related Posts